polemik

Konfederasi Sulit Terwujud di Pemilu 2014
Minggu, 4 Juli 2010 - 14:21 wib
text TEXT SIZE :
Share
Putri Werdiningsih - Okezone

JAKARTA- Wacana konfederasi yang digagas oleh Partai Amanat Nasional atau PAN sepertinya sulit terwujud di pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, wacana ini dinilai tidak mudah direalisasikan.

“Ini gagasan yang bagus tetapi tetapi tidak mudah untuk direalisasikan. Masih harus dipayungi oleh aturan hukum yang memadai,” kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sumarno saat dihubungi okezone di Jakarta, Minggu (4/7/2010).

Dia menjelaskan, untuk mewujudkan konfederasi harus mendapat dukungan dan sejumlah persiapan.

“Diawali oleh pertemuan-pertemuan pemimpin di DPR, membicarakan format seperti apa yang diinginkan, apakah nantinya akan diperlukan untuk mengakomodasi lambang partai, bagaimana pembagian kursi, kepengurusan di DPR. Semuanya masih perlu sharing lebih dalam lagi,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Sumarno, dibentuknya konfederasi parpol menguntungkan partai besar. “Bagi partai besar itu jelas menambah basis dukungan, tapi kalau dari sisi kepartaian akan merampingkan jumlah partai yang eksis,” paparnya.

Sebelumnya Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menawarkan konfederasi terhadap partai-partai kecil. Konfederasi ini akan memiliki aturan yang jelas dan tegas.

Menurut PAN, konfederasi dinilai sebagai jalan keluar bagi partaipartai kecil apabila parliamentary threshold (PT) dan electoral threshold( ET) disahkan dalam revisi paket UU Politik. Konsekuensi dari peningkatan nilai PT dan ET adalah berkurangnya jumlah partai politik yang dapat berlaga di Pemilu 2014 dan mendudukkan kadernya di DPR.

Sementara itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai wacana konfederasi tidak sejalan dengan semangat meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut dia, penyederhanaan parpol hanya akan bisa dilakukan melalui cara-cara yang alamiah yakni sejauh mana kepercayaan rakyat terhadap parpol tertentu.(kem)